Deskripsi

Penulis: Dr. Haula Rosdiana, M.Si & Dr. Edi Slamet Irianto, M.Si
Ukuran: 150 x 230 mm
Tebal: xx + 372 hlm
Penerbit: VisiMedia Pustaka
ISBN: 979-065-097-3
Harga: Rp71.500,-

Buku yang membahas sistem dan prosedur perpajakan secara komprehensif, dari konsep, teori, kebijakan, hingga aplikasi masih sangat langkan bahkan, belum pernah diterbitkan di Indonesia. Kebanyakan buku yang diterbitkan hanya berisi kumpulan peraturan, perpajakan. Padahal, ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang merupakan bagian dari sistem dan prosedur perpajakan adalah bagian penting untuk mengimplementasikan hukum pajak material. Hingga kini para fiscal economist menyadari dan selalu mewanti-wanti para akademisi, praktisi, dan pemerintah bahwa faktor utama kegagalan kebijakan perpajakan adalah administrasi perpajakan.

Buku ini bukan hanya membahas latar belakang konsep perumusan UU KUP, tetapi juga memberikan gambaran nyata bagaimana seharusnya pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pemenuhan hak-hak perpajakan dilakukan. Karena itulah, pengutipan langsung beberapa ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksana dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman dan dalam rangka mendidik pembaca selaku wajib pajak atau future tax payer, untuk terbiasa melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak-hak perpajakan bukan berdasarkan keterangan lisan yang dipahami, tetapi berdasarkan undang-undang.

Disebabkan target utama pembaca buku ini adalah mahasiswa perpajakan di berbagai level, dari tingkat vokasi/diploma, sarjana hingga pascasarjana, kami juga mencoba memperdalam pemahaman dengan memberikan contoh-contoh kasus. Dengan demikian, buku ini bisa menjadi referensi penting.

Buku ini hadir untuk memberikan andasan konseptual dan teoritis yang memadai bagi aparat perpajakan dan akademisi, tetapi juga memberikan deskripsi pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi wajib pajak. Dengan demikian, buku ini diharapkan bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas, dari mahasiswa, birokrat/aparat pajak, akademisi, pemerhati perpajakan, dan tentunya masyarakat wajib pajak.