Description

Pemerintah mengucurkan dana desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun, ternyata pemanfaatan dana desa bukan hal yang mudah. Adanya tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan dana desa. Di samping itu, penggunaan dana desa harus sesuai dengan prinsip prioritasnya, yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa. Hal ini jelas bukan hal yang mudah.

Ditambah lagi, adanya peraturan-peraturan baru yang diberlakukan terkait pengelolaan dana desa ini. Misalnya, perubahan pada Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Beberapa pasal dalam PP No. 60 Tahun 2014 diubah pada PP No. 22 Tahun 2015. Perubahan ini tentu membuat pembaca harus membanding-bandingkan peraturan sebelumnya dengan peraturan yang baru. Dalam buku ini, PP No. 60 Tahun 2014 dan PP No. 22 Tahun 2015 disusun dalam format konsolidasi, yaitu menggabungkan peraturan yang lama dan yang terbaru dalam satu susunan sekaligus. Sehingga, diharapkan pembaca akan lebih mudah mengetahui perubahan pasal yang ada. Selain itu, juga terdapat peraturan-peraturan terkait dari tiga kementerian terkait dana desa, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta Peraturan Menteri Keuangan. Buku ini menghadirkan himpunan  peraturan lengkap tentang penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, hingga pemantauan dan evaluasi dana desa. Diharapkan, buku ini bisa membantu penyelenggara dana desa mewujudkan pemerataan pembangunan desa.

Dilengkapi Lampiran (dalam CD)

• Konsolidasi Peraturan Pelaksana UU Desa (PP No.  43 Tahun 2014 & PP No. 47 Tahun 2015)
• Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri  No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
• Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016
• Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
• Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi  Alokasi Dana Desa

Additional information