Jika artikel sebelumnya membahas metode pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, kini kita akan mengetahui bagaimana pemerintah mengelola tender pengadaan barang/jasa tersebut.
Kategori: Hukum Praktis
Sebagai orang awam, pernahkah kita membayangkan darimana pasokan kebutuhan pangan sebuah daerah? Siapa yang mendistribusikannya? Bagaimana agar stoknya aman? Siapa yang menentukan jumlah stoknya? Buka
Update Status
Seorang pengendara motor update status socmed “Lagi galau, pacarku direbut orang”.PRIIIIT….seorang Polantas muncul dari balik pepohonan, kemudian memberhentikan laju motor itu.
Ada tantangan baru nih! Begitu banyak peristiwa terkait dengan dunia hukum yang terjadi di sekitar kita.
Surat perjanjian sangat penting dalam berbagai urusan, baik bisnis, kepegawaian, maupun urusan keluarga.
Hampir setiap hari kita disuguhi pemberitaan tentang kasus-kasus pengadaan barang/jasa pemerintah. Mulai dari pengelembungan dana, suap-menyuap, hingga kolusi.
Tender pengadaan barang/jasa pemerintah sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi, baik disengaja maupun tidak disengaja.
Sekecil apa pun ketidakadilan mampu mengubah seseorang. Inilah yang dialami oleh Jean Valjean.
Pemerintah biasa membuat pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN/APBD sesuai Keppres No. 70 Tahun 2012.
Money laundering adalah istilah yang dipakai dalam tindak pidana pencucian uang.